Jatim Swasembada Beras, Sampai Kapan?

SEJAK dulu Jawa Timur telah dinobatkan sebagai salah satu kawasan lumbung beras dan pemasok terbesar pangan nasional. Ini wajar, di samping karena kondisi geografis dan iklim yang memungkinkan Jatim untuk berswasembada, juga masyarakatnya telah lama bersentuhan dengan usaha pertanian padi, bahkan telah mengakar- budaya. Buktinya, pada setiap tahapan bertani padi, masyarakat kita masih banyak yang melakukan prosesi ritual sakral.

Persoalannya, sampai kapan swasembada beras di Jatim ini dapat dipertahankan? Pertanyaan ini patut kita kemukakan mengingat usaha pertanian padi di Jatim saat ini, terutama dari sisi ekonomi, menghadapi berbagai tantangan sekaligus memiliki banyak kelemahan sehingga daya saingnya pun semakin melemah dibanding usaha pertanian nonpadi. Apalagi dengan usaha nonpertanian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasinya. 

Pertama, tingginya konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian. Areal baku sawah menurut perkiraan bahkan telah mengalami penyusutan dengan laju mencapai rata-rata 6 persen per tahun karena terjadinya konversi lahan-lahan sawah ke penggunaan nonpertanian, misalnya perumahan penduduk, areal industri, jalan- jalan, dan sebagainya.

Cepatnya laju pengurangan areal lahan pertanian tersebut bukan saja disebabkan oleh tingginya tekanan penduduk, tetapi juga oleh kebijakan dan kemajuan ekonomi yang mempercepat pertumbuhan sektor industri, sistem perpajakan tanah yang tak seimbang, serta tidak adanya regulasi yang memadai untuk melindungi "keabadian" lahan sawah. Terjadinya pengurangan lahan sawah tersebut, terutama di wilayah pertanian tepian delta Sungai Brantas dan sawah-sawah beririgasi teknis serta lahan-lahan subur lainnya jelas tidak menguntungkan dalam memproduksi padi.

Kedua, untuk dapat berproduksi secara optimal, tanaman padi menggunakan air secara terus-menerus dan 4-5 kali lebih banyak dari tanaman pangan lainnya semacam gandum atau jagung. Kondisi ini tentu berbeda dengan usaha pertanian nonpadi, apalagi dengan usaha nonpertanian. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman padi boros air dan nilai tambahnya lebih rendah dibandingkan dengan pertanian nonpadi, apalagi dibandingkan dengan industri.

Ketiga, nilai tukar petani padi sangat rendah akibat akumulasi modal yang lambat sehingga pengembangan dan atau perbaikan teknologi pun sulit dilakukan. Ini diakibatkan permintaan beras itu sifatnya tidak elastis, dengan kata lain meskipun pendapatan naik permintaan beras relatif konstan sehingga harga tidak naik. Kalaupun harga beras melangit seperti saat ini, ditengarai lebih disebabkan oleh ulah spekulan yang memegang kendali stok dan distribusi.

Keempat, perubahan kondisi alam, baik yang berupa kemarau panjang maupun bencana banjir, tanah longsor dan luapan lumpur yang terjadi di Jatim akhir-akhir ini, jelas berdampak langsung tehadap luasan lahan padi dan tentu mengganggu produktivitasnya. Perubahan kondisi alam ini sedikit banyak tak lepas dari moral dan perilaku manusia yang merusak alam.

Kelima, ekonomi biaya tinggi dalam proses produksi sehingga harga beras lokal relatif lebih tinggi dibanding beras impor. Hal ini setidaknya disebabkan di satu sisi harga jual beras dikendalikan oleh pemerintah melalui Bulog dengan cara mengimpor dan operasi pasar, sementara di sisi lain harga input produksi seperti pupuk dan saprodi lainnya yang seharusnya juga dikendalikan oleh pemerintah, tetapi kenyataannya pemerintah "tertatih-tatih" dalam pengendaliannya. Penghapusan subsidi pupuk dan seringnya terjadi kelangkaan pupuk menyebabkan penurunan keuntungan petani. Selain dua hal ini, masih ditambah lagi dengan sistem pemasaran beras yang dominan dikendalikan para tengkulak dan spekulan.

Oleh karena itu, untuk tetap mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan, kelemahan tersebut harus segera diatasi. Jangan harap predikat sebagai lumbung pangan nasional dapat dipertahankan jika segala kelemahan itu tidak segera diatasi.

Teknologi maju

Kelemahan-kelemahan itu bisa diatasi dengan memulai dari pengembangan infrastruktur pendukung usaha tani padi dan peningkatan akses petani terhadap saprodi dan modal, peningkatan kualitas usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju yang tepat guna dan sesuai kultur, ekstensifikasi dan atau minimal mempertahankan lahan pertanian sawah yang masih ada, dan peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, pengolahan pascapanen maupun pemasaran.

Ditambah lagi program penganekaragaman pangan yang implikasinya untuk menurunkan peran beras sebagai sumber karbohidrat utama sehingga ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi.

Dan semua itu juga harus diiringi dengan komitmen yang jelas dari para pengambil keputusan. Selama ini yang terlihat adalah pemerintah sepertinya tak punya komitmen politik untuk membela kepentingan petani. Pemerintah cenderung menjadikan dunia pertanian sebagai bualan politik. Bahkan, dalam urusan perberasan cenderung menjadikannya sebagai komoditas politik.

Harusnya dalam urusan perberasan ini pemerintah tetap mengintervensi secara proporsional tanpa menyeretnya ke dalam lingkaran politik dan kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Termasuk ketika memasuki gerbang perdagangan bebas, pemerintah tak boleh membiarkan petani tergulung ombak globalisasi atau membiarkan petani terus cemas akibat impor beras.

Bagi bangsa agraris ini, sungguh ironis dan sangat berbahaya bila urusan pangan saja harus bergantung pada pasar internasional. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara politik pun kita menghadapi marabahaya.

Oleh karena itu, swasembada itu perlu untuk kebutuhan dalam negeri dan agar kita tidak menjadi pasar produk-produk impor. Dan yang diperlukan sekarang adalah program yang benar dan jelas serta komitmen kita sendiri untuk melaksanakan program-program itu. Dengan demikian, hasilnya minimal akan mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan pendapatan usahatani padi sehingga tercipta insentif yang memadai dan mencapai swasembada beras sehingga urusan perut tak lagi bergantung pada luar negeri. Semoga!

*Artikel ini dimuat di harian Kompas Edisi Jawa Timur, Senin, 9 Juni 2008.