Bagaimana Pemilu Berdampak Pada Perekonomian?

SEBENTAR lagi Indonesia akan memulai hajatan lima tahunan yaitu pemilihan umum atau pemilu. Kalau tidak ada perubahan waktu, pemilu akan dimulai dengan pemilihan presiden dan wakilnya pada 14 Februari 2024 mendatang yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah pada akhir 2024. Tentu dengan pemilu ini Indonesia akan bertambah ramai, meskipun belum tentu bertambah damai.

Pemilihan umum juga mempunyai berbagai dampak, terutama dampak sosial politik dan juga dampak ekonomi. Dalam konteks politik, pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi khususnya dalam menentukan pemimpinnya maupun arah kepemimpinan yang terpilih.

Sementara dalam konteks ekonomi, pelaksanaan pemilu jelas berpengaruh terhadap kondisi perekonomian makro. Setidaknya di seputar pelaksanaan pemilu akan meningkatkan belanja masyarakat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu, termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu sampai kegiatan pengeluaran untuk kampanye atau sosilaisasi.

Di Indonesia implikasi ekonomi dari pemilu sangat signifikan, karena melibatkan banyak penduduk sebagai pemilih dan yang dipilih yang jumlahnya juga sangat besar. Tentu jumlah penduduk yang besar dan apatah lagi kondisi geografis yang luas dari Sabang sampai Merauke, dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Setidaknya pada pemilu 2024 nanti anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah sebesar Rp 71,3 triliun yang mulai diberikan jauh sebelum pemilu, yaitu sekitar 20 bulan sebelum pemilu (Pilpres pada 14 Februari 2024). Anggaran itu diberikan secara bertahap, dimana pada 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp 30 triliun dan pada 2024 atau saat tahun pemilu, alokasinya menjadi Rp 38,2 triliun. Dan jika dibandingkan dengan pemilu 2019, anggaran pada pemilu 2024 naik sekitar 57,3 persen dari anggaran yang 'hanya' sebesar Rp 25,59 triliun.

Sementara itu partai politik dan politisi juga memerlukan dana untuk berbagai kegiatan kampanye, termasuk periklanan, berbagai kegiatan rapat, dan program sosialisasi sampai ke masyarakat luas. Belanja-belanja yang dilakukan partai politik maupun politisi tentu mempunyai dampak ekonomi, setidaknya dalam jangka pendek, karena peningkatan pengeluaran untuk kampanye dan kegiatan terkait tersebut dapat merangsang kegiatan ekonomi di sektor-sektor seperti media, periklanan, percetakan, dan berbagai event organizer untuk meng-handle berbagai kegiatan partai politik maupun politisi.

Dalam penyelenggaraan pemilu juga memerlukan berbagai logistik yang besar, termasuk kebutuhan infrastruktur untuk transportasi, komunikasi, dan teknologi. Investasi di bidang ini sudah pasti berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang di luar proses pemilu.

Pemilu sedikit banyak juga menyerap tenaga kerja meskipun sifatnya musiman atau sementara, terutama di sektor-sektor seperti manajemen acara, mulai acara kampanye dan sosialisasi sampai acara pencoblosan, kemudian juga terkait petugas keamanan, dan penyedia transportasi maupun sarana pendukung lainnya. Dalam penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat TPS, desa, kecamatan, kabupaten kota sampai pusat tentu membutuhkan personal yang tidak gratis tentunya. Mereka mendapat honor ataupun gaji dalam periode tertentu.

Dan yang tak kalah penting adalah iklim ekonomi pasca pemilu digelar. Mengapa? Karena hasil pemilu dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mempengaruhi kebijakan ekonomi. Iklim politik yang tidak ekstrim atau stabil umumnya dipandang menguntungkan bagi investor dan bagi pertumbuhan ekonomi.

Perlu digarisbawahi bahwa aspek ekonomi dalam pemilu sangat terkait dengan faktor sosial politik dan sifatnya sementara. Persoalan-persoalan ekonomi justru seringkali tidak disebabkan oleh faktor ekonomi itu sendiri, melainkan lebih karena masalah politik dan perilaku politisi dalam menjaga iklim politik yang bisa berimbas pada masalah ekonomi. Dan untuk tetap dapat menjaga perputaran ekonomi pasca pemilu perlu adanya tindak lanjut dengan solusi kebijakan yang tepat dari politisi yang terpilih sehingga perputaran ekonomi terus berlanjut bahkan akselerasinya lebih cepat dan berkelanjutan.