Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk Menjaga Keberlanjutan

Hasil Tangkapan Nelayan di Larantuka, Flores [Foto: kompas.com]

INDONESIA dengan luas perairannya yang mencakup sekitar dua pertiga dari total wilayah negara, memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah. Ikan, sebagai salah satu komoditas utama, tidak hanya menjadi sumber pangan yang dapat diperbaharui, tetapi juga merupakan bagian dari sumber daya milik umum (common resources). Namun, potensi besar ini diiringi dengan tantangan yang signifikan dalam pengelolaannya, terutama mengingat sifat ikan sebagai sumber daya milik bersama.

Sifat ikan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui menunjukkan bahwa populasi ikan dapat pulih secara alami selama eksploitasi dilakukan dengan bijak. Namun, kenyataannya, sifat sebagai milik umum sering kali menyebabkan eksploitasi berlebihan. Dalam banyak kasus, fenomena ini dikenal sebagai “tragedy of the commons,” di mana ketidakmampuan untuk mengatur pengambilan sumber daya bersama mengakibatkan kerusakan yang meluas. Ikan, sebagai sumber daya milik umum, menghadapi risiko deplesi karena kurangnya kontrol terhadap cara pengambilan dan penggunaan.

Di Indonesia, luas perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai sekitar 5,8 juta km². Potensi lestari tangkapan ikan diperkirakan mencapai 6,1 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya yang sudah mencapai 60% menjadi peringatan dini akan risiko overfishing. Wilayah perairan seperti Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Flores menunjukkan gejala tangkap berlebih, sementara sumber daya udang di Laut Arafura dan ikan tuna di perairan utara-timur Indonesia juga berada dalam tekanan yang sama. Ketidakseimbangan distribusi pemanfaatan ini mencerminkan lemahnya regulasi dan pengawasan.

Salah satu kebijakan yang diusulkan untuk menjaga keberlanjutan adalah penutupan musim penangkapan ikan. Pendekatan ini bertujuan memberikan waktu bagi ikan untuk berkembang biak dan memulihkan populasinya. Contohnya adalah perikanan ikan teri di Peru yang menutup penangkapan selama musim juvenil. Kebijakan ini, meskipun menjanjikan, membutuhkan implementasi yang tegas dan pengawasan yang memadai. Di Indonesia, penerapan serupa sering kali terkendala oleh lemahnya penegakan hukum dan tingginya tingkat pelanggaran.

Selain itu, pendekatan lain seperti penutupan daerah penangkapan ikan juga menjadi alternatif. Kebijakan ini melibatkan pembatasan aktivitas penangkapan di wilayah tertentu, baik secara sementara maupun permanen. Di banyak negara berkembang, konsep zonasi seperti "fishing belt" diterapkan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya sesuai dengan skala usaha dan jenis alat tangkap. Namun, efektivitas kebijakan ini di Indonesia masih diragukan karena minimnya pengawasan lapangan.

Tantangan lain dalam pengelolaan sumber daya ikan adalah dilema yang muncul akibat sifat eksternalitas. Ketika seorang nelayan menangkap ikan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap orang lain, potensi konflik meningkat. Intervensi antar nelayan di lokasi yang sama sering kali memicu ketegangan, terutama ketika akses ke lokasi strategis tidak diatur dengan adil. Selain itu, kondisi lingkungan yang terus berubah akibat perubahan iklim juga mempengaruhi populasi ikan, menambah kompleksitas pengelolaan.

Untuk mengatasi masalah ini, tiga kriteria utama dalam pengelolaan sumber daya ikan dapat diterapkan: efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan. Kriteria efisiensi berfokus pada produktivitas, yaitu bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan dengan biaya minimal untuk hasil maksimal. Keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan produktivitas sumber daya, sementara pemerataan menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan akses dan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Namun, menerapkan prinsip-prinsip ini bukanlah tugas yang mudah. Representasi yang inklusif, kejelasan proses, dan distribusi dampak yang adil harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pengelolaan. Dalam konteks Indonesia, hal ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, nelayan, dan komunitas lokal. Kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut tidak hanya sebagai warisan bagi generasi mendatang tetapi juga sebagai aset ekonomi jangka panjang harus terus ditingkatkan.

Di tingkat global, tren menunjukkan bahwa produksi ikan dunia dari penangkapan mulai menurun, sementara kontribusi dari budidaya perikanan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada budidaya perikanan mungkin menjadi solusi untuk mengurangi tekanan pada sumber daya laut. Di Indonesia, pengembangan sektor ini bisa menjadi alternatif yang berkelanjutan, asalkan dikelola dengan pendekatan yang ramah lingkungan.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, baik untuk kebutuhan domestik maupun sebagai pemain penting di pasar global. Namun, tanpa pengelolaan yang efektif, risiko deplesi dan ketidakseimbangan ekosistem laut akan terus meningkat. Oleh karena itu, investasi dalam penelitian, teknologi, dan kebijakan yang inovatif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sumber daya ini tetap menjadi pilar utama perekonomian dan keberlanjutan lingkungan.