Sumber Daya Hutan Indonesia: Manfaat, Tantangan, dan Ancaman

INDONESIA dikenal sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan Indonesia memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga sebagai pilar ekonomi nasional. Sayangnya, berbagai tantangan dan ancaman terus menghantui keberlanjutan hutan di negeri ini.

Hutan Indonesia mencakup sekitar 75% dari total luas lahan negara yang mencapai 194 juta hektar. Dari luas tersebut, kawasan hutan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu hutan konversi (15,5%), hutan produksi tetap (17%), hutan produksi terbatas (16,1%), suaka alam dan hutan wisata (9,8%), serta hutan lindung (15,1%). Setiap jenis hutan memiliki fungsi spesifik yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan ekosistem.

Salah satu fungsi utama hutan adalah sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, dan pelindung kesuburan tanah. Selain itu, hutan produksi menghasilkan kayu dan produk turunannya yang menjadi komoditas ekspor serta bahan baku industri dalam negeri. Hutan lindung dan suaka alam juga menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang terancam punah, menjadikannya sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati (biodiversity) Indonesia.

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi. Negara ini merupakan rumah bagi sekitar 3.000 mamalia, 1.500 jenis burung, 8.500 spesies ikan, dan lebih dari 25.000 tumbuhan biji. Potensi besar ini membuat Indonesia masuk dalam kategori megadiverse countries, atau negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Namun, meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, hutan Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu ancaman terbesar adalah deforestasi. Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan 72% dari hutan aslinya. Tingkat deforestasi yang tinggi disebabkan oleh sistem eksploitasi yang masif, kebakaran hutan yang sering terjadi, serta perambahan liar untuk kepentingan industri dan perkebunan.

Kebakaran hutan, misalnya, menjadi fenomena rutin dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 1982, kebakaran besar di Kalimantan Timur menghanguskan lebih dari 3 juta hektar hutan. Kebakaran serupa terus berulang pada tahun 1991, 1994, dan semakin sering sejak 1997. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan juga memperparah krisis iklim global.

Eksploitasi kayu secara ilegal (log illegal) juga menjadi masalah pelik yang belum teratasi. Kebutuhan kayu bulat nasional mencapai 60 juta meter kubik per tahun, namun hutan hanya mampu memasok sekitar 30 juta meter kubik. Sisanya berasal dari penebangan ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem.

Di sisi lain, sektor kehutanan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan penghasil devisa non-migas terbesar kedua setelah tekstil, serta menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung. Hingga akhir 1999, terdapat 422 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mengelola sekitar 51 juta hektar kawasan hutan produksi.

Namun, pengelolaan HPH sering kali disertai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada masa Orde Baru, HPH banyak diberikan kepada kalangan tertentu dan kroni penguasa. Akibatnya, banyak lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Praktik ini menyebabkan ketimpangan pengelolaan hutan, di mana masyarakat adat dan lokal sering kali tersisih dari hak mereka atas hutan yang telah mereka tempati dan manfaatkan secara turun-temurun.

Tekanan dari dunia internasional juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi hutan Indonesia. Bank Dunia, misalnya, di satu sisi mengkritik penebangan liar, namun di sisi lain mendorong ekspor kayu dengan tarif rendah. Kebijakan ini sering kali bertentangan dengan upaya pelestarian hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktivis lingkungan.

Meskipun tantangan dan ancaman terhadap hutan Indonesia begitu besar, upaya pelestarian tetap harus dilakukan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan ekologi. Hutan harus tetap menjadi sumber devisa yang menopang pembangunan, tetapi juga harus dijaga sebagai penopang keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Masa depan hutan Indonesia bergantung pada bagaimana pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional dapat bekerja sama untuk menjaga dan mengelola hutan dengan bijaksana. Hanya dengan cara ini, hutan Indonesia dapat tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.